TVRINews, Sorong
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Polda Papua Barat Daya untuk mendukung pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya. Hibah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima serta penyerahan sertifikat tanah. Kegiatan berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu, 14 Oktober 2026.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hibah tanah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Polda Papua Barat Daya. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan pembangunan markas komando dan menyesuaikan pengembangan fasilitas lainnya dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa dikutip Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia juga menyampaikan adanya aspirasi dari Bupati Sorong terkait kemungkinan pemanfaatan kembali markas Polres yang saat ini sedang dibangun apabila nantinya Polda Papua Barat Daya berpindah ke lokasi baru. Namun, hal tersebut masih berupa wacana yang akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, proses administrasi peralihan hak kepemilikan tanah untuk kepentingan Polri diharapkan dapat didukung oleh instansi pertanahan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Hengki Haryadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mendukung pembangunan fasilitas kepolisian di provinsi tersebut.
Hengki menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Polri perlu diiringi dengan peningkatan kolaborasi antarlembaga serta penerapan community policing atau pemolisian masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban di Papua Barat Daya.
Ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi Polda Papua Barat Daya, termasuk usulan peningkatan status menjadi Polda Tipe A. Menurutnya, karakteristik wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kompleksitas persoalan keamanan, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Papua memerlukan dukungan personel dan anggaran yang memadai.
“Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hengki menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk pembangunan Mako Polda dan rumah sakit telah disiapkan untuk tahun mendatang. Setelah pembangunan kedua fasilitas tersebut, pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Satuan Brimob akan dilanjutkan secara bertahap sesuai perencanaan.
Ia juga menyebutkan rencana pengembangan tourism police atau polisi pariwisata sebagai salah satu inisiatif untuk menjawab kebutuhan wilayah Papua Barat Daya, khususnya dalam mendukung keamanan kawasan wisata dan memberikan rasa aman bagi wisatawan.
Melalui hibah tanah seluas 10 hektare tersebut, diharapkan pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya dapat berjalan sesuai perencanaan. Dukungan pemerintah daerah dan sinergi lintas instansi diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan sarana kepolisian serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat daya.
