TVRINews, Fakfak
Anggota DPR Papua Barat, Saleh Siknun, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun 2026 di Kampung Sipatnanam dan Kampung Kamandutetar, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Pertemuan tersebut dihadiri aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta pemuda dari kedua kampung. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan.
Sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, dengan dua usulan menjadi prioritas, yakni pembangunan pengaman abrasi pantai serta perbaikan jalan dari Bandara Siboru menuju Kampung Kamandutetar.
Selain itu, warga mengusulkan bantuan untuk rumah ibadah, modal usaha, peralatan kerajinan tikar, pembangunan jalan setapak yang menghubungkan kawasan kampung, pemasangan lampu jalan, serta penyediaan air bersih.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Saleh Siknun mengatakan usulan masyarakat akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
"In sha allah beberapa usulan tersebut akan dipilah mana yang jadi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten. Untuk usulan yang menjadi kewenangan kabupaten akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Fakfak," kata Saleh Siknun dalam keterangan yang diterima tvrinews, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam rangkaian Reses III Tahun 2026 tersebut, Saleh Siknun mengawali kunjungannya sesaat setelah mendarat di Bandara Siboru. Ia langsung menuju Kampung Sipatnanam dan Kampung Kamandutetar untuk bertemu masyarakat dan menyerap aspirasi.
Selanjutnya, Saleh bersama tim melanjutkan agenda reses ke Kampung Werabuan dan Kampung Werpigan. Keempat kampung tersebut berada di wilayah Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Usai menggelar pertemuan dengan masyarakat di Kampung Werpigan, Saleh Siknun yang beragama Islam melaksanakan salat Jumat bersama warga Muslim setempat.
Kegiatan reses merupakan bagian dari tugas anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di luar masa persidangan. Aspirasi yang dihimpun menjadi bahan bagi anggota DPR Papua Barat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah sesuai kewenangannya.
